Besarnya Dana Otonomi Khusus Tak Pengaruhi Kondisi Ekonomi Daerah Tertinggal di Indonesia

220732_telaga-tritis--dusun-njaten--ngestirejo--tanjungsari--gunung-kidul_663_382

Pada abad millennium ini, perekonomian Indonesia memasuki kondisi yang sangat menguntungkan, untuk semua pihak bagi yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah menjadikan negara ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi negara yang mampu memasuki level tingkat ekonomi yang lebih besar lagi. Selain didukung oleh kondisi alam yang sangat kaya, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana terjadi jumlah penduduk angkatan kerja berada pada posisi yang dapat dijadikan tenaga kerja yang produktif guna meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia.

 

Situasi ekonomi Indonesia yang stabil ini juga didukung oleh situasi politik yang stabil pula. Tidak terjadi gejolak politik yang sangat ekstrim seperti yang terjadi di Thailad dan berakhir dengan kudeta militer sehingga menciptakan ketidakpastian politik. Atau kondisi perpecahan seperti yang terjadi di negara Ukraina setelah kudeta berdarah beberapa waktu sebelumnya. Atau ketidakstabilan politik yang terjadi pada negara lain seperti Mesir, Libya dan lain sebagainya. Dengan tidak terjadinya persitiwa tersebut menjadikan posisi Indonesia yang menarik bagi para investor.

 

Kondisi ekonomi yang baik dan situasi politik yang stabil membuat negara ini semakin membutuhkan investasi dan usaha-usaha pembangunan lainnya guna mencapai kondisi ekonomi yang prima. Demi mendorong terciptanya investasi dan usaha-usaha pembangunan lainnya, pemerintah menyiapkan instrumen fiskal dalam bentuk dana anggaran yang disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

 

Di dalam APBN tersebut terdapat berbagai anggaran yang menjamin banyak hal, sebagai contoh dana pembangunan infrastruktur, dana jaminan sosial, subsidi dan dana transfer ke daerah. Dari dana-dana tersebut diharapkan pemerintah dapat menjamin dan mengontrol seluruh usaha-usaha pembangunan dan investasi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan efek yang positif terhadap situasi ekonomi negara.

Di sisi lain, Indonesia memiliki beberapa daerah yang mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Otonomi Khusus yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua barat, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 

Ketiga daerah tersebut mendapatkan keistimewaannya karena beberapa faktor. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan keistimewaannya karena faktor sejarah dan politik. Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapatkan keistimewaannya karena faktor fungsinya yang merupakan ibu kota negara. Daerah Otonomi Khusus, seperti Papua, Papua Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam, mendapatkan keistimewaan karena mendapatkan konsentrasi lebih yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah lain.

Bentuk dari konsentrasi lebih pemerintah tersebut diberikan dalam kebijakan transfer ke daerah yang selalu dianggarkan di dalam setiap APBN. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kebijakan transfer ke daerah itu antara lain meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta anta daerah; meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, serta meningkatkan pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer terutama guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Di dalam kebijakan Transfer ke Daerah tersebut terdapat alokasi dana yang dinamakan dengan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang di dalamnya terdapat anggaran Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada ketiga daerah otonomi khusus tersebut yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat. Di dalam dana tersebut, dianggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur guna mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Kebijakan ini telah dilakukan oleh pemerintah sejak Indonesia memasuki rezim reformasi.

 

Namun ketika kita melihat kondisi lapangan, situasi yang kita lihat sangatlah berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Kondisi masyarakat pada daerah tersebut khususnya yang berada di pulau papua tidak ada perubahan kualitas kesejahteraan sejak kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat indeks pembangunan manusia di daerah Provinsi Papua Barat dari tahun 2006 hingga tahun 2012, hanya terjadi kenaikan sebesar 6,26%, bahkan untuk di daerah Provinsi Papua pada periode yang sama hanya terjadi kenaikan sebesar 4,96%. Padahal pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar triliunan rupiah kepada kedua provinsi tersebut, yang dana tersebut seharusnya cukup untuk menciptakan infrastruktur yang baik guna menggerakkan roda perekonomian daerah tersebut.

 

Di dalam teori ekonomi, terdapat persitiwa yang dinamakan dengan Decreasing Return to Scale (DRTS). Peristiwa DRTS ini adalah peristiwa dimana setiap terjadi penambahan faktor input ke dalam usaha produksi tetapi nilai tambah yang diberikan oleh output yang dihasilkan oleh usaha produksi tersebut lebih kecil daripada jumlah input yang ditambah.

Kembali ke kasus kebijakan Transfer ke Daerah ini, pemerintah pusat telah mengirimkan dana pembangunan kepada daerah Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahunnya tetapi dari tingkat kesejahteraan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan besarnya dana yang telah dianggarkan pemerintah pusat kepada kedua daerah tersebut.

 

Dapat kita simpulkan melaui analisis sederhana bahwa di dalam kebijakan Transfer ke Daerah ini telah terjadi persitiwa DRTS dimana ketika pemerintah menambah input berupa Dana Otonomi Khusus kepada daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil ouput berupa peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan input yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada kedua daerah tersebut.

 

Dari peristiwa DRTS ini, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi lagi terhadap kebijakan Transfer ke Daerah yang telah dilakukan bertahun-tahun. Pemerintah pusat dianjurkan pula mulai meningkatkan pengawasan terhadap implementasi anggaran tersebut di lapangan. Dari pengawasan pemerintah pusat tersebut diharapkan dana yang besarnya triliunan rupiah tersebut dapat digunakan dengan seharusnya dan dapat diberikan kepada yang membutuhkan agar tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan infrastruktur yang baik untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut.

Dimuat dalam:

http://studiumveritatis.org/archives/137

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s