Beredel Lentera, Beredel Pers Kita

059325200_1445315202-Cover_Majalah_Lentera

Kemerdekaan dunia jurnalistik Indonesia kembali ternodai. Berdasarkan pemberitaan yang berkembang saat ini, terjadi tindakan pembredelan terhadap Lentera, persma Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Tindakan ini didasari oleh pemberitaan majalah mereka yang berjudul “Salatiga, Kota Merah” yang mengangkat topik “Peristiwa PKI” 50 tahun silam di Salatiga.

Pembredelan tersebut dimulai dengan pemanggilan pengurus persma oleh pihak rektorat yang dilanjutkan dengan penarikan majalah “Lentera” oleh pihak kampus dan kepolisian. Penarikan tersebut didasari oleh penampangan lambing palu arit pada majalah dan judul sampul yang mengesankan Kota Salatiga sebagai kota PKI. Selain itu juga keraguan atas validitas narasumber oleh pihak kampus.

Dari pihak Redaksi Lentera mengatakan tujuan penerbitan edisi ini adalah untuk mendukung bukti-bukti bahwa tidak semua simpatisan PKI di Salatiga terlibat dalam peristiwa G30S dan juga sebagai peringatan atas peristiwa berdarah terburuk dalam sejarah Indonesia.

Melanggar Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kampus yang dilanjuti oleh kepolisian sangat disayangkan. Pembredelan atau pelarangan yang diterima oleh persma Lentera UKSW melanggar kebebasan pers Indonesia yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 199 tentang Pers, terutama Pasal 2 dan mengganggu keberlangsungan peran pers yang diatur pada Pasal 6. Tindakan ini juga melanggar Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Di dalam Penjelasan Atas UU No 40 Tahun 1999, pers juga memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan MPR RI No: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”

Sudah Sesuai Ketentuan

Sangkaan yang diberikan oleh pihak kampus kepada persma tidak berdasarkan hukum yang jelas. Padahal isi pemberitaan tidak melanggar ketentuan pers yang sudah diatur. Di dalam majalah Lentera Edisi “Salatiga, Kota Merah”, persma mengangkat pembelaan dari korban pemberantasan simpatisan PKI yang dilakukan ABRI setelah peristiwa G30S/PKI meletus. Edisi ini mengupas tindakan-tindakan kekerasan ABRI yang melanggar HAM kepada simpatisan PKI di Kota Salatiga dan Indonesia secara keseluruhan.

Pemberitaan edisi “Salatiga, Kota Merah” sudah sesuai dengan UU Pers Tahun 1999 Pasal 6 Ayat B dan E yang menyebutkan bahwa peran pers adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan bunyi ayat tersebut sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh persma Lentera sudah sesuai dengan UU yang berlaku dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang telah ditindas.

Evaluasi

Hal ini mejadi evaluasi dan ujian bagi pemerintah, bagaimana menjamin kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sudah tidak bisa bertindak koersif lagi seperti rezim orde baru dengan instrumen SIUP mereka. Pemerintah harus mampu menegakkan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi kita dan Piagam PBB yang diakui dunia. Evaluasi ini juga berlaku bagi pihak kampus dalam menjamin kebebasan pers bagi civitas akademikanya. Kampus yang seharusnya menciptakan dunia pembelajaran dunia nyata yang baik justru mengekang pembelajaran tersebut. Pemberedelan yang dilakukan kampus adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan pers dan sebuah tindakan tercela, dimana kampus secara terbuka melanggar UU Pers Indonesia yang sudah berlaku sejak reformasi.

“Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.” Pertimbangan UU No. 40 Tahun 1999.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s