Malapetaka Proteksi Impor Beras

foto-revolusi-hijau-upaya-tingkatkan-pangan-bagi-miliaran-orangBeras yang sudah menjadi komoditas utama pangan Indonesia membuat beras menjadi sangat sensitif bagi hajat hidup masyarakat. Setiap pergerakan harga yang muncul dari keseimbangan supply-demand beras di pasar menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Kebijakan demi kebijakan telah dilakukan pemerintah demi terciptanya harga pada ekulibrium yang bisa dijangkau bagi berbagai kelas masyarakat.

Namun faktanya pemerintah seakan tidak bisa melakukan apa-apa demi mencapai ekulibrium harga komoditas pangan yang sesuai. Demi kesalahan-kesalahan terus dibuat pemerintah sehingga harga beras menjadi terlampau tinggi dan fluktuatif.

Demi tercapainya kestabilan harga beras di pasar, impor pun dilakukan pemerintah guna menstabilkan harga beras di pasar. Ketika kebijakan impor berjalan bebas, pada tahun 2000-2003, harga beras domestik seseuai dengan harga beras di dunia. Bahkan di masa krisis 1998, impor yang tinggi terbukti memendamkan tingginya harga beras domestik dalam waktu yang singkat.

Namun kebijakan impor beras tersebut tidak disukai oleh para pengambil kebijakan karena masalah yang sangat politis, tidak populis. Para pengambil kebijakan lebih suka menggunakan kebijakan yang mengedepankan produksi dalam negeri ketimbang beras dari negeri lain. Kebijakan proteksi tersebut menjadi malapetaka bagi banyak orang.

Kebijakan Impor Beras Indonesia

Pada masa krisis keuangan Asia, 1997-1999, kebijakan impor beras yang terbuka terbukti telah menstabilkan harga beras di Indonesia hingga sesuai dengan harga pasar dunia dan berlangsung hingga akhir tahun 2003. Kebijakan ini berakhir ketika terjadi kemenangan lobi yang dilakukan oleh sekumpulan politikus untuk menaikkan tarif impor beras.

Sejak tahun 2004, impor beras dibatasi dengan mekanisme kuota dan kontrol dari pemerintah Menurut pemerintah hal ini untuk melindungi petani kecil dari masuknya beras impor yang lebih murah. Kebijakan ini juga diikuti dengan pembatasan ekspor beras untuk melindungi konsumen dari harga beras yang tinggi. Tetapi kebijakan pembatasan impor ini diikuti dengan naiknya harga beras bahkan melebihi harga pasar dunia (Warr, 2011)

Dibalik Kebijakan Pembatasan Impor Beras.

Dari tujuan kebijakan yang populis tersebut, terdapat dampak besar yang memperburuk keadaan. Kebijakan pembatasan impor yang dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya menguntungkan pihak petani kecil justru sebaliknya. Jangankan untuk mencapai ketahanan pangan, mencapai harga pasar beras yang stabil pun tidak terjadi.

Kebijakan pembatasan Impor yang dilakukan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan justru memberikan dampak sebaliknya. Diestimasikan setiap kenaikan harga beras giling sebesar 10 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,8 persen (Warr, 2011).

Semenjak kebijakan impor beras dibatasi pada tahun 2004, kenaikan harga beras melonjak naik hingga tahun ini. Lalu siapa yang diuntungkan? Pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini bukan petani kecil melainkan petani beras, pemilik lahan, penggiling beras dan para importir (Warr, 2011).

Hal ini juga didukung dari hasil penelitian Warr & Yusuf (2014). Apabila pemerintah menggunakan kebijakan proteksi dengan mekanisme tariff, maka yang terjadi adalah peningkatan kemiskinan sebesar 0,05 persen. Tetapi faktanya, Indonesia lebih menggunakan mekanisme kuota dalam melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga beras dunia. Tapi apakah efektif? Simulasi ini  juga menunjukkan bahwa penghilangan kebijakan kuota (quota elimination) ketika harga normal, justru akan mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 0,19 persen atau sekitar 450 ribu orang dari penduduk Indonesia Tahun 2008 (228 Juta orang).

Kebijakan proteksi yang menurut pemeritah baik justru memperburuk keadaan masyarakat. Selain membuat langkanya beras di pasar, proteksi ini juga ternyata menciptakan yang besar pada peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia. pemerintah perlu sadar bahwa suatu stabilitas harga di pasar bukan dari intervensi besar berupa proteksi impor yang merupakan salah satu supply beras di pasar. Melainkan datang mengstimulasi supply beras di pasar agar harga akan stabil dengan sendirinya.

Diolah dari;

FAO. (2015). Food Security Statistics. Retrieved October 7, 2015, from http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/

Ikhsan, M., Alatas, V., Wihardja, M., & Taufiq. Apa yang Salah dengan Kebijakan Perberasan Kita? (2015). Retrieved from http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2015/03/Apa-yang-salah-dengan-kebijakan-perberasannew.pdf

Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food Security: Definition and Measurement. Food Security, 1(1), 5–7. doi:10.1007/s12571-008-0002-y

Warr, P. (2011). Food Security vs Food Self-Sufficiency : The Indonesian Case.

Warr, P., & Yusuf, A. A. (2014). World Food Prices and Poverty In Indonesia. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 58(1), 1–21. doi:10.1111/1467-8489.12015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s