Perlukah Nasionalisasi Freeport Indonesia?

8e6a8be31a229b213cafae60019138de_XL

Disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menciptakan tatanan baru dalam sektor pertambangan Indonesia. UU ini menetapkan beberapa hal krusial, seperti pengubahan status pelaku tambang yang dahulu berupa kontrak karya menjadi tiga jenis: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Regulasi ini juga menetapkan bahwa seluruh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan melarang melakukan ekspor barang tambang mentah ke luar negeri.

Sebagai salah satu investor yang bergerak pada sektor pertambangan di Indonesia, PT Freeport Indonesia (PT FI) harus patuh kepada tatanan baru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Renegosiasi pun dilakukan guna tercapai kesepakatan antara PT FI dan Pemerintah Indonesia.

Semenjak masa renegosiasi berlangsung, banyak hambatan yang mulai muncul dalam proses ini. Walau begitu, pemerintah dan PT FI tetap melanjutkan proses renegosiasi demi mencapai kesepakatan. Butir-butir renegosiasi PT FI yang dirundingkan adalah (1) Penyusutan wilayah kerja dari 212.950 ha ke 90.360 ha, (2) Peningkatan royalti menjadi 4 persen untuk tembaga, 3,71 persen untuk emas dan 3,25 persen untuk perak, (3) Peningkatan saham pemerintah menjadi 30 persen melalui IPO, (4) Kewajiban membeli barang dalam negeri sebesar 71 persen dan penggunaan jasa dalam negeri sebesar 90 persen, (5) Membangun pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian mineral berkapasitas hingga 100 persen produksi PT FI di dalam negeri, (6) Perpanjangan kontrak PT FI dan kepastian fiskal hingga tahun 2041, dimana adanya investasi sebesar 4 miliar dollar AS yang sudah berjalan dan rencana investasi sebesar 14 miliar dollar AS + 2,3 miliar dollar AS (Kompas, 19 November 2015).

Poin terakhir pada butir renegosiasi tersebut menjadi bola panas di masyarakat. Banyak pihak yang menginginkan kontrak PT FI dihentikan dan pemerintah mengambil alih operasi PT FI secara keseluruhan. Tapi apakah Indonesia mampu mengambil alih PT FI untuk saat ini?

Biaya dan Masalah Baru

Bila ditanyakan apakah Indonesia mampu mengambil alih PT FI? Jawabannya iya tetapi akan menjadi beban yang sangat besar dan masalah baru bagi pemerintah Indonesia. Banyak orang menghubungkan masalah ini dengan konstitusi kita, UUD 1945, terutama Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk kekuatan, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu bukan berarti harus pengambilalihan perusahaan. Selain itu, kita harus memperhatikan Pasal 33 Ayat 4 hasil Amandemen IV yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan secara demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Apakah kebijakan pengambilalihan akan mengedepankan efisiensi berkeadilan?

Pertama. bila pemerintah mengambil alih PT FI, pemerintah harus bisa menjamin pekerjaan bagi 29.254 orang Indonesia yang bekerja sebagai karyawan di PT FI, perusahaan mitra PT FI, kontraktor dan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Selain itu, pemerintah harus bisa mencari solusi bagi penyelenggaraan kuliah di Institut Pertambangan Nemangkawi yang terdapat 3.855 siswa magang dengan 20 jenis keterampilan yang diajarkan.1 Pemerintah juga harus bisa mencari dana untuk menutup 92 persen PDB Kabupaten Timika dan 34 persen PDB Pemerintah Provinsi Papua yang selama ini disi oleh keberadaan PT FI.2

Kedua, PT FI merupakan perusahaan yang sangat besar. Walau memang memberikan pendapatan yang sangat besar, biaya yang ditanggung mereka pun tidak main-main. Pendapatan PT FI di luar penyesuaian pada tahun 2014 sebesar 3,471 miliar dollar AS atau setara dengan 47,548 triliun rupiah namun pendapatan tersebut juga diimbangi dengan total biaya sebesar 2,651 miliar dollar AS atau sebesar 36,315 triliun rupiah.3 Jadi bila ingin mencapai pendapatan sebesar itu, pemerintah harus bisa mencari pendanaan yang sama dengan gabungan dari total aset PT Aneka Tambang4 dan PT Bukit Asam5 per tahunnya. Jika ingin menggunakan instrumen APBN, pemerintah akan menambah biaya baru yang ukurannya hampir sama dengan subsidi listrik tahun 2016 yang sebesar 38,4 triliun rupiah, biaya ini belum termasuk biaya politik karena harus melewati parlemen dalam pembahasannya.

Ketiga, jika PT FI diambil alih oleh pemerintah, status dari perusahaan itu akan menjadi BUMN. Hal ini tentu akan mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Dengan berubahnya status PT FI menjadi BUMN memperbesar kehadiran negara dalam pasar tambang mineral dan batubara Indonesia. Hal ini berpotensi memunculkan masalah baru. Kehadiran negara berpotensi mengurangi tingkat kompetisi pada pasar yang pada ujungnya akan meningkatkan tindak pidana korupsi6 di Indonesia. Tak hanya itu, pengelolaan yang dilakukan oleh pihak publik tidak pernah lebih baik dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta.7

Proses renegosiasi masih berjalan, pemerintah harus bisa menemukan kalkulasi yang tepat untuk mendapatikan sisi yang  menguntungkan negara dan investor yang berinvestasi di Indonesia. Kebijakan nasionalisasi terhadap PT FI sulit terjadi. Selain karena dunia yang sudah semakin terbuka, pemerintah justru menambah beban mereka dalam menjalankan pemerintahannya. Pendanaan yang tidak mudah dicari, iklim usaha Indonesia yang masih kurang baik dan potensi tindak pidana korupsi masih menjadi hambatan bagi kebijakan pengambilalihan tersebut.

Refrensi

  1. PT Freeport Indonesia. Fact About Freeport Indonesia. 2015. Available at: http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-feeport-indonesia. Accessed November 23, 2015.
  2. Kompas. Sudirman Said Blakblakan Soal Freeport dan Petral. 2015.
  3. Freeport-McMoran. Freeport-McMoRan Reports Fourth-Quarter and Year Ended December 31 , 2014 Results. 2015.
  4. PT Aneka Tambang Tbk. Laporan Tahunan 2014 PT Aneka Tambang Tbk. Jakarta; 2014.
  5. PT Bukit Asam Tbk. Laportan Tahunan 2014 PT Bukit Asam Tbk. Tanjung Enim; 2014.
  6. Ades A, Di Tella R. Rents, Competition, and Corruption. Am. Econ. Rev. 1999;89(4):982–993.
  7. Rosen HS, Gayer T. Public Finance. International Edition. 9th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, ltd; 2005.

Artikel ini dipublikaskan di Suarakebebasan.org;

http://suarakebebasan.org/id/suara-muda/item/535-perlukah-nasionalisasi-freeport-indonesia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s